*Pengalihan Rekening Tanpa Konfirmasi

SEMARANG- Keterangan dua saksi jalingkos yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU), yakni mantan pimpinan Bank Jateng Sudiyanto SH dan staf Admin Kredit Suharto SE pada sidang lanjutan jalingkos di Pengadilan Tipikor Semarang, Rabu (5/10) ikut melemahkan dakwaan. Keterangan tersebut terkait dengan dakwaan pengalihan pinjaman daerah ke rekening pribadi Budi Haryono yang dituduhkan kepada terdakwa.

Dalam keterangannya di depan majlis hakim, Sudiyanto mengakui bahwa pinjaman tahun 2007 untuk kepentingan pembebasan lahan Proyek Jalingkos adalah resmi sebagai pinjaman daerah, bukan pinjaman pribadi Bupati Tegal H Agus Riyanto S Sos MM. Hal ini dibuktikan dengan adanya surat ajuan resmi berupa proposal, maupun Perjanjian Kredit (PK) yang ditandatangani oleh Bupati dan pimpinan Bank Jateng.
“Surat ajuan pinjaman daerah yang ditandatangani Bupati yang berbentuk proposal itu diajukan pada 29 Januari 2007. Setelah dipelajari, kami menyatakan bisa meng-Acc pinjaman tersebut pada 7 Februari. Sebagai tindak lanjut, disepakatilah Perjanjian Kredit pada 23 Februari. Sesuai ajuan, pinjaman daerah ini adalah dalam rangka kelancaran arus kas,” ungkap Sudiyanto di depan Majlis Hakim yang diketuai Noor Ediyono.

Dari ajuan Rp 5 miliar, lanjut Sudiyanto, Bank Jateng hanya merealisasikannya sebesar Rp 3,4 miliar yang dicairkan dalam tiga tahap. Pertama pada tanggal 23 Februari 2007 senilai Rp 500 juta. Kedua, Rp 1,4 miliar pada 15 Maret 2007. Terakhir adalah sebesar Rp 1,5 miliar pada 23 April 2007. “Semua nota pencairan ditandatangani oleh Bupati. Pencairan pertama dan kedua kami konfirmasikan ke Bupati. Sementara pencairan ketiga, saya lupa apakah mengkonfirmasi Bupati atau tidak,” terangnya.

Diakui Sudiyanto, tidak ada yang menyimpang dari aturan dalam Perjanjian Kredit maupun proses pencairan. Hanya saja, pihaknya pun mengakui bahwa Edy Prayitno selaku pihak yang berperan aktif dalam proses pencairan tak pernah menyertakan surat kuasa. Kedua, tidak ada dokumen tertulis yang menunjukkan perintah Bupati untuk mengalihkan pinjaman daerah ke rekening Budi Haryono. “Seingat saya, dalam hal pinjaman daerah ini, segala sesuatunya diserahkan pada Edy Prayitno selaku Pejabat Pemegang Komitmen. Karena itu, saya tak pernah mengkonfirmasikan pengalihan pinjaman daerah ini ke Bupati. Saya juga tidak tahu siapa bendahara jalingkos,” tambahnya.

Ketika ditanya Penasihat Hukum terdakwa, apakah Sudiyanto mempertanyakan penyimpanan pinjaman daerah ke bendahara jalingkos, dia mengaku tak mempertanyakannya. Dalam hal ini, adalah Suparto selaku Pembantu Pemegang Kas di Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal.

Sementara itu, keterangan Suharto pun kian memberikan titik terang soal dakwaan ini. Dia menyatakan tidak ada perintah tertulis dari Bupati perihal pengalihan pinjaman daerah ke rekening Budi Haryono. Setelahnya, Bank Jateng pun menurut Suharto tak memberikan konfirmasi kepada Bupati maupun Pemkab Tegal. “Saya tidak tahu, siapa yang memerintahkan pengalihan pinjaman daerah ke rekening Budi Haryono. Sebab tugas saya hanya di wilayah administrasi kredit,” tegasnya.
Selain itu, keterangan dua saksi dari Bank Jateng ini pun berhasil mementahkan dua dakwaan lain di sekitar aliran korupsi jalingkos, sebagaimana disampaikan Edy Prayitno. Pertama, status rekening atas nama Budi Haryono adalah tabungan, sehingga pencairannya tidak bisa dilakukan melalui cek, tetapi harus melalui slip penarikan. Kedua, menurut kesaksian Suharto, tidak pernah ada penarikan pinjaman daerah tertanggal 5 Mei 2007. “Soal rekening tabungan, ini mementahkan tuduhan soal aliran dana sebesar Rp 350 juta yang berasal dari pinjaman daerah untuk investasi properti Bupati di Purwokerto. Kedua, soal keterangan tidak ada penarikan tertanggal 5 Mei 2007 juga mementahkan dakwaan tentang aliran uang jalingkos untuk investasi Bupati di PT Kowaka,” kata Penasihat Hukum terdakwa, Agus Nurudin. (fat)


*Sidang Lanjutan Jalingkos
SEMARANG- Mantan Ajudan Bupati Tegal Agus Riyanto, Khaula Mafthori, mengaku pernah diminta mantan Kabag Agraria yang kini terpidana kasus jalingkos, Edy Prayitno SH M Hum, untuk menerimakan sebuah amplop coklat dari staf Edy, Budi Haryono di halaman rumah Hasan Suryadi, 11 Oktober 2006. Sesuai testimoni Edy, uang tersebut adalah aliran dari uang korupsi jalingkos untuk operasional Bupati senilai Rp 190 juta.

Pernyataan Mafthori ini terungkap dalam fakta persidangan jalingkos dengan terdakwa Bupati (non-aktif) H Agus Riyanto S Sos MM, Jumat (30/9) di Pengadilan Tipikor Semarang. Ketika ditanya soal isi amplop coklat tersebut, saksi tidak bisa memastikannya. “Saya tak membukanya, jadi saya tak tahu persis apa isinya. Mungkin uang, tetapi pastinya saya tak melihat wujudnya,” tutur saksi.

Soal kronologi kejadian, awalnya pria asal Purwokerto ini mengaku dihubungi Edy Prayitno via ponsel, memintanya merapat ke rumah Hasan Suryadi. Saat tiba di rumah Hasan yang berlokasi di Jalan Ir Djuanda, Kelurahan Pakembaran, Slawi, di situ sudah ada Edy Prayitno dan Hasan sendiri selaku tuan rumah. Lantas, Edy pun meminta Mafthori untuk menerimakan uang dari saudara Budi Haryono, yang tengah dalam perjalanan ke rumah Hasan. “Ketika Budi Haryono telah sampai di pintu gerbang rumah Hasan, Edy pun meminta saya menemuinya dan menerimakan sebuah amplop coklat dari Budi, dan selanjutnya saya serahkan kepada Edy di dalam rumah,” terangnya.

Setelah diserahkan ke Edy, saksi pun diminta menandatangani kwitansi serah terima. Selanjutnya, Edy meminta saksi memberikan uang tersebut kepada Agus Riyanto selepas pulang haji, yakni pertengahan Januari 2007. “Saya menaruhnya di ruang kerja Bupati selepas beliau pulang haji,” tambahnya.

Terhadap keterangan tersebut, Penasihat Hukum terdakwa menyoal beberapa hal yang dianggap janggal. Pertama adalah terkait tenggang waktu antara penyerahan amplop dari Edy ke saksi dengan penyerahan dari saksi ke rumah dinas Bupati. Kalau transaksi pertama terjadi pada 11 Oktober 2006, sementara Bupati baru pulang haji pada pertengahan Januari 2007, maka ada selang waktu tiga bulan dari alur amplop yang diduga uang tersebut. “Pertanyaan saya, selama tiga bulan itu, di mana amplop coklat itu disimpan? Kedua, apakah yang menurut saksi diserahkan ke Bupati adalah amplop yang sama dengan yang diserahkan Edy pada saksi. Jeda waktu penyerahan yang selama itu tentu layak dipertanyakan. Lantas, siapa yang bisa menjamin, bahwa amplop yang katanya diserahkan ke Bupati itu adalah sama dengan amplop yang diterima saksi dari Edy pada Oktober 2006. Semua ini memunculkan banyak tanda tanya,” papar Agus Nurudin.

Sementara, terdakwa Agus Riyanto ketika diklarifikasi oleh Ketua Majlis Hakim Noor Ediyono, mengaku tak menerima amplop coklat tersebut. Terkait lain-lain yang disampaikan saksi, terdakwa pun menyatakan tidak tahu. “Ketika pulang dari ibadah haji, pertengahan Januari 2007, saya tidak menerima amplop coklat sebagaimana dinyatakan saksi. Saya juga tak melihat barang tersebut ada di ruang kerja,” tandasnya.

Dipinjam Nama
Di luar soal aliran uang jalingkos, kepada majlis hakim, saksi pun menyampaikan keterangan soal tanah di belakang RSU Soeselo yang dalam kasus jalingkos jilid dua ini didakwakan kepada Agus Riyanto. Menurut saksi, dirinya cukup mengetahui keberadaan dan status tanah tersebut, karena namanya pernah dipinjam oleh Edy Prayitno untuk melakukan Akte Jual Beli (AJB) tanah senilai Rp 370 juta tersebut. “KTP saya pernah dipinjam Edy untuk pembelian tanah di belakang RSU. Edy yang menyuruh saya melakukannya. Selang beberapa waktu, saya diminta Edy ke notaris untuk pengalihan nama,” jelasnya.

Sesuai fakta persidangan sebelumnya, status tanah tersebut kini telah dimiliki oleh adik Edy Prayitno, yakni Edi Handoko. Di atas tanah tersebut kini telah dibangun sebuah rumah makan.


“Ini Momentum Bagi Kejaksaan untuk Mengembalikan Uang Negara”

Sidang lanjutan kasus jalingkos dengan terdakwa H Agus Riyanto S Sos MM, yang menghadirkan saksi mahkota terpidana Edy Prayitno SH M Hum, Rabu (21/9) dan istrinya, mampu menjadi magnet tersendiri bagi banyak orang di Kabupaten Tegal. Terlebih ketika fakta persidangan sedikit mengungkap tentang aliran uang jalingkos. Seperti apa gambarannya?

LAPORAN : M FATKHUROHMAN

Rabu pukul 08.00 WIB, ruang Pengadilan Tipikor Semarang telah disesaki peserta sidang yang seluruhnya berasal dari Kabupaten Tegal. Suasana riuh itu juga tampak hingga di luar ruang sidang. Mereka datang jauh-jauh dari daerah karena penasaran dengan kesaksian Edy Prayitno, karena dari testimoninyalah Bupati Tegal akhirnya terseret ke meja hijau. Di depan majlis hakim, dia membeberkan penyimpangan yang dilakukannya dalam proses pembebasan lahan di Dukuh Salam, yang menurut pengakuannya atas inisiatif Bupati.
“Semua ini saya lakukan atas inisiatif Bupati, karena Bupati mengaku sedang butuh uang. Jadi pembuatan SPj itu fiktif, bahwa seolah-olah ada pembelian lahan terhadap nama-nama tertentu,” terangnya.

Tak hanya itu, pria yang kini tengah menjalani masa bui di Lapas Tegal Andong ini pun menyampaikan sejumlah catatan pengeluaran hingga Rp 1,73 miliar yang menurutnya dilakukan oleh Bupati. Sumber uangnya menurut Edy adalah dari dana jalingkos.

Terhadap keterangan tersebut, Tim Penasihat Hukum (PH) terdakwa pun mencecar kesaksian Edy. Selain menyoal akurasi waktu dari catatan aliran jalingkos, PH pun mengajukan sejumlah barang bukti guna mementahkan keterangan saksi. “Kami memiliki sejumlah dokumen yang bisa mementahkan keterangan saksi. Kedua, banyak keterangan saksi soal aliran dana yang secara kronologi waktu adalah tak logis. Beberapa transaksi misalnya dilakukan saat klien kami sedang melaksanakan ibadah haji. Ini batal dengan sendirinya,” ungkap Agus Nurudin, salah seorang PH Agus Riyanto.

Dugaan Pencucian Uang
Sebaliknya, dari fakta persidangan Tim PH Agus Riyanto berhasil mengungkap fakta tentang aset jalingkos yang dikuasai Edy Prayitno tetapi kini telah dialihnamakan ke adiknya, Tri Handoko. Istri Edy yang juga menjadi saksi pun tak mampu mengelak soal kepemilikan lahan di belakang RSU Soeselo yang kini telah berubah menjadi rumah makan dan berstatus kepemilikan atas nama Tri Handoko. “Kejaksaan pun tahu bahwa itu adalah aset dari aliran uang jalingkos, karena pada kasus lanjutan jalingkos dengan terdakwa Agus Riyanto, tanah itu masuk dalam dakwaan dan dituduhkan pada klien kami. Padahal semua orang tahu status kepemilikannya,” jelas Agus.

Selain aset tanah tersebut, Agus Nurudin pun menyebutkan sejumlah aset lain yang menurutnya layak diduga kuat sebagai aliran uang jalingkos. Beberapa aset tersebut antara lain usaha penggilingan batu (stone crusher) di Danawarih yang asetnya ditaksir mencapai Rp 3 miliar, sekian hektar tanah di Kalibakung, hingga sebuah cafe di Mejasem yang kesemuanya bernilai mikiaran rupiah. “Saat ini status kepemilikan aset-aset tersebut adalah atas nama adik terpidana, yakni Tri Handoko. Kita bisa melacak track record-nya, apakah dia memang memiliki kekayaan sebanyak itu,” beber PH asal Desa Jejeg Kecamatan Bumijawa ini.

Menurut keterangan Ariyani di fakta persidangan, di antara empat bersaudara suaminya, Tri Handoko adalah yang paling kaya. Sebelum kembali ke Tegal, pria ini menurutnya bekerja di usaha perkebunan kelapa sawit di Kalimantan. Handoko pulang ke Tegal belum lama, karena ingin membuat usaha sendiri di tanah kelahirannya.

“Kami pikir, sangat mudah untuk menaksir kekayaan Tri Handoko ini, yang kini mengelola aset usaha miliaran rupiah. Berapa lama dia bekerja di perkebunan kelapa sawit, gajinya berapa, lantas tinggal dikonfrontasi dengan aset usaha yang kini dimilikinya. Seperti halnya tanah di belakang RSU, kami pun layak menduga kuat bahwa aset-aset usaha tersebut masih dalam kerangka aliran uag jalingkos. Kalaupun saat ini berstatus milik atas nama adiknya, bisa saja itu modus dari pencucian uang. Kalau benar, maka harus disita. Ini momentum bagi kejaksaan untuk mengembalikan uang,” tegas Agus Nurudin.(*)

______________
Sumber: Radar Tegal, 23 Sept 2011

PH Minta Aset Tanah Edy Prayitno Disita

Posted: October 2, 2011 in Kabar

*Sidang Lanjutan Jalingkos

SEMARANG- Tim Penasihat Hukum (PH) Agus Riyanto meminta instansi yang berwenang untuk menyita aset tanah milik terpidana jalingkos, Edy Prayitno, yang berada di belakang Rumah Sakit Umum (RSU) Soesilo Slawi. Mereka menyatakan memiliki cukup bukti, bahwa aset yang kini telah menjadi rumah makan itu adalah dibeli dari uang jalingkos.

Pernyataan tegas ini bahkan disampaikan oleh PH saat fakta persidangan kesaksian Edy Prayitno maupun istrinya, Ariyani Wulandari. Seperti diketahui, status tanah seharga Rp 360 juta ini masuk dalam surat dakwaan atas Bupati (non-aktif) H Agus Riyanto S Sos MM. Namun Tim PH Bupati justru mementahkan dakwaan itu dengan bukti sertivikat kepemilikan lahan tersebut yang kini dimiliki Edi Handoko, adik dari Edy Prayitno.

Saat kesaksian Edy, salah seorang PH, Winarno Djati menunjukkan bukti kepemilikan tersebut kepada majlis hakim. Namun saksi tetap bersikukuh sesuai dakwaan bahwa tanah tersebut dibeli oleh Agus Riyanto. “Kami bisa membuktikan soal status kepemilikan tanah tersebut yang kini telah jatuh ke adik dari saksi Edy Prayitno. Maka kami meminta majlis untuk segera menyita aset tanah tersebut,” tegasnya.

Namun majlis hakim yang diketuai Noor Ediyono, menolak permintaan tersebut, dan meminta PH untuk memproses tersendiri bukti hukum tersebut.

Ariyani Gamang
Ketika saksi Ariyani dihadirkan di depan majlis, PH justru kian mampu membuktikan status kepemilikan tanah tersebut. Pintu masuknya justru dari keterangan Ariyani yang tak mampu membantah sebuah bukti baru yang diajukan PH. “Saudara saksi, apakah saudara masih mengingat ketika di Bulan Juli tahun 2009 datang ke rumah dinas Bupati bersama salah satu adik dari suami Anda. Anda membawa sebuah surat pernyataan dan meminta Bupati untuk mendandatanganinya? Apa maksud dari surat pernyataan tersebut?,” cecar Winarno.

Surat tersebut berisi pernyataan Bupati, meminta orang nomor satu ini untuk menandatangani pernyataan kesediaan untuk menanggung beban utang Edy Prayitno, Budi Haryono, Edi Jatmiko, Edi Pramono di Bank Jateng senilai Rp 700 juta. Saat itu Bupati menolak, karena memang bukan kewajibannya. “Saya hanya meminta tolong Bupati agar mau membantu beban hidup kami. Terutama setelah suami saya ditahan, sehingga tak ada pemasukan,” aku Ariyani.

Ketika ditanya siapa yang menyuruhnya, Ariyani menunjuk Bank Jatenglah yang berinisiatif mengusulkan ajuan surat tersebut.

Oleh pertanyaan PH, Ariyani pun menceritakan tentang keluarga Edy Prayitno yang empat bersaudara, yakni Edi Pramono, Jatmiko, Edi Lukito dan Edy Prayitno sendiri. Pertanyaan berkembang ke aset usaha stone crusher milik Edi Handoko. “Apa latar belakang pekerjaan Handoko, sehingga bisa sekaya itu? Memiliki usaha stone crusher hingga rumah makan di atas tanah yang sesuai bukti kami berasal dari aliran jalingkos?,”

Menurut pengakuan saksi, tanah itu memang dulu dimiliki suaminya, meski pernah dialihkan atas nama Sugihartoni dan Tori. “Tanah itu sudah dijual ke adik suami saya untuk menutup utang di Bank Jateng. Ya, sekarang tanah dan rumah makan itu milik Edi Handoko,” tutur Ariyani.

Atas fakta persidangan tersebut, Tim Kuasa Hukum Bupati meminta kepada kejaksaan untuk bisa menyita aset jalingkos tersebut dan mengembalikannya ke negara. “Tanah itu terbukti berasal dari aliran jalingkos, sehingga sangat layak untuk disita,” pungkasnya. (fat)
___________
Sumber: Radar Tegal, 22 September 2011

Risalah Proyek Jalingkos

Posted: August 18, 2011 in Kabar

Pendahuluan

Proyek Jalan Lingkar Kota Slawi atau selanjutnya disingkat Jalingkos, adalah proyek pembangunan fasilitas umum berupa jalan alternatif yang mengitari Kota Slawi, meliputi rute Desa Dukuh Salam, Kalisapu, Procot, Kendal Serut, Curug dan Penusupan. Desa-desa tersebut mencakup dua kecamatan, yakni Pangkah dan Slawi sendiri.

Proyek ini diawali dari kajian visibility di Bappeda Kabupaten Tegal pada tahun 2005, yang dilanjutkan dengan pembuatan Detail Engeneering Design (DED) oleh Dinas Pekerjaan Umum (DPU) pada tahun 2006. Selanjutnya, Bupati menerbitkan SK BUPATI TEGAL Nomor 590/0043A/2006 Tanggal 12 Januari 2006 dan SK BUPATI TEGAL Nomor 590/0044/2006 Tanggal 12 Januari 2006 yang membentuk Panitia Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten Tegal dan Tim Penilai Harga Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten Tegal;

Berdasarkan SK BUPATI TEGAL Nomor 591/0104.A/2006 Tanggal 25 Februari 2006 ditetapkan pula lokasi untuk pembangunan Jalur Alternatif Jalan Lingkar Kota Slawi (JALINGKOS) seluas lebih kurang 150.000 M2. Berikutnya, pada tanggal 3 Maret 2006 ditetapkan Pengelola Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Jalur Alternatif Jalan Lingkar Kota Slawi melalui SK Bupati Tegal Nomor 591/0127.A/2006. Pengelola kegiatan tersebut adalah:

Pengguna Anggaran:Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal
Pejabat Pembuat Komitmen:Kepala Bagian Keagrariaan Setda Kabupaten Tegal
Pembantu Pemimpin Kegiatan:Kepala Sub.Bag Pengadaan Tanah pada bagian
Keagrariaan Setda Kabupaten Tegal
Pemegang Kas Pembantu :Suparto, S.Pd

Tanggal 28 Maret 2006, diterbitkan SK BUPATI TEGAL Nomor 920/519/2006 tentang ditetapkannya otorisasi APBD Tahun 2006 sebesar Rp 15 miliar untuk kegiatan pengadaan tanah Jalur Alternatif Jalan Lingkar Kota Slawi. Selaku Pengguna Anggaran Moch. Herry Sulistiyawan, SH. M. Hum., dan Pemegang Kas Cahyono.

Di perjalanan, Pejabat Pembuat Komitmen/Pemimpin Kegiatan Sdr. Edy Prayitno, SH., M.Hum. membuat surat ajuan kepada Pengguna Anggaran (Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal) tentang permohonan ijin pengalihan pembayaran Beban Tetap (BT) menjadi Pengisian kas (PK). Alasannya, karena masyarakat penerima ganti rugi keberatan menandatangani pelepasan hak sebelum dilakukan pembayaran. Kemudian, Pengguna Anggaran membuat Nota Dinas kepada Bupati Tegal c.q. Kepala BPKAD Kabupaten Tegal tertanggal 26 Juni 2006. Menanggapi surat ini, BPKAD membuat telaah/kajian sebagai bahan pertimbangan Bupati. Kemudian Bupati menyetujui melalui surat No. 050/0236 tanggal 13 Juli 2006;

Tanggal 1 Agustus 2006, Edy Prayitno karena tugas dan tanggung jawabnya sebagai Kepala Bagian Keagrariaan Kabupaten Tegal mengajukan anggaran untuk Perkiraan Ganti Rugi Kegiatan Pengadaan tanah untuk Jalur Alternatif Lingkar Kota Slawi sebesar Rp 8.050.000.000,- atas persetujuan pengalihan pembayaran Beban Tetap menjadi Pengisian Kas tersebut.

Kepala BPKAD selanjutnya mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) tertanggal 2 Agustus 2006 sebesar Rp 8 miliar. Lalu, di tanggal yang sama, Pemegang Kas Daerah Kabupaten Tegal Sdr. Cahyono, mengambil uang di Bank Jateng Cabang Slawi sebesar Rp. 8 miliar tersebut, guna kegiatan pembayaran ganti rugi tanah yang terkena Jalur Jalan Lingkar Kota Slawi wilayah timur, bulan Agustus sampai dengan bulan September 2006 untuk Desa Trayeman, Procot, Kendal Serut, Curug, Dukuh Sembung, Kagok, Penusupan, serta Desa Dukuhsalam.

Dana ini diperuntukkan guna Pengisian Kas (PK) oleh Pemegang Kas Daerah Kabupaten Tegal Sdr. Cahyono kemudian diteruskan kepada :

1. Suparto (Pembantu Pemegang Kas Pengelola Kegiatan Pengadaan Tanah Jalingkos) sebesar Rp.1.000.000.000,-(Satu milyar rupiah) 4 Agustus 2006

2. Edy Prayitno, SH. M.Hum., (Pejabat Pembuat Komitmen/Pemimpin Kegiatan Pengadaan Tanah Jalingkos/Kepala Bagian Keagrariaan Pengadaan Tanah Jalingkos/Kepala Bagian Keagrariaan Setda kabupaten Tegal) sebesar :
a.Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) (14/08/2006)
b.Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) (13/09/2006)
c.Rp. 1.900.000.000,- (Satu milyar rupiah sembilan ratus juta rupiah)
(28/12/2006)

3. Budi Haryono(Ka, Sub. Bag. Pengadaan Tanah pada Bag. Keagrariaan Setda Kabupaten Tegal/Pembantu Pemimpin Kegiatan) sebesar :
a.Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) (21/09/2006)
b.Rp. 1.100.000.000,- (Satu milyar seratus juta rupiah) ( /10/2006)

Artinya, hingga akhir tahun anggaran 2006, dana yang terserap di Sekretariat Daerah berkaitan dengan kegiatan Proyek Jalingkos adalah sebesar Rp 8 miliar. Karenanya, di Tahun Anggaran 2007 Sekretariat Daerah menerima luncuran anggaran untuk Jalingkos ini sebesar Rp 7 miliar.

Untuk menunjang pengadaan tanah Jalingkos, Pemerintah Kabupaten Tegal melakukan pinjaman daerah ke Bank Pembangunan Daerah Jateng/Bank Jateng Cabang Slawi sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah) melalui surat Bupati Tegal Nomor 581/0223 tanggal 29 Januari 2007. BPD Jateng/Bank Jateng selanjutnya melakukan study kelayakan. BPD Jateng/Bank Jateng akhirnya memberikan persetujuan melalui suratnya Nomor 0148/DK.02.01/035/2007 tanggal 7 Februari 2007 atas permohonan kredit yang diajukan olah Pemerintah Kabupaten Tegal dengan jumlah kredit sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah).

Masalah Hukum Jalingkos I
Belakangan, pelaksanaan Proyek Jalingkos ini banyak memunculkan persoalan hukum, terutama di sekitar penyalahgunaan anggaran. Aroma penyimpangan ini pun mulai terendus oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Slawi, sehingga di awal Mei 2008 mereka menetapkan Edi Prayitno sebagai tersangka, disusul M Budi Haryono.

Status hukum atas keduanya pun meningkat menjadi terdakwa, hingga menjalani proses persidangan dan menerima putusan dari Pengadilan Negeri Slawi. Edy Prayitno didakwa telah melakukan tindakan korupsi yang merugikan uang negara, berupa mark up dalam proses pembebasan tanah Jalingkos sebesar Rp 2,241.615.000. Karenanya, yang bersangkutan divonis 5 tahun 6 bulan penjara, denda Rp 200 juta dan kewajiban mengembalikan ganti rugi sebesar Rp 1. 494. 410.000. Sementara Budi Haryono divonis 4 tahun penjara plus pidana denda Rp 200 juta, serta uang ganti rugi sebesar Rp 747. 205.000.

Sesuai dakwaan, Edy Prayitno bersama-sama dengan Budi Haryono dalam melaksanakan pengadaan tanah untuk pembangunan Proyek Jalingkos tidak sesuai dengan Prosedur dan Tahapan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Jo. Perpres No 65 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 dan Keputusan Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 2 Tahun 2003.

Akibatnya, negara mengalami kerugian sebesar Rp 2,241.615.000,-, yang terdiri dari:
1. Tahun 2006 sebesar Rp 1.730.115.000 ,- berupa mark up dalam pembebasan tanah untuk kepentingan Jalingkos seluas 13.602 m2 atas nama Casmuroh Cs di Desa Dukuh Salam, Slawi. Bahwa pembayaran ganti rugi tersebut tertanggal 15 Juni 2006 sebagaimana SPJ pada Desember 2006 adalah sebesar Rp 2.478.000.000,-. Padahal, realisasi yang sebenarnya hanya Rp 747.885.000,-, sehingga terdapat selisih kerugian negara sebesar 1,73 miliar sebagaimana disebut di atas.
2. Tahun 2007 sebesar Rp 293.125.000,- berupa mark up pembebasan tanah Supartin Cs seluas 6.706 m2 yang di SPJ-kan sebesar Rp 1.449.850.000,-, meski realisasi pembayaran ganti rugi hanya senilai Rp 1.156. 725.000,-. Karenanya terdapat selisih sebesar Rp 293.125. 000,-.
3. Kerugian karena pembatalan pembelian tanah, lantaran lokasi tersebut tidak terkena jalur, sehingga tanah tetap dikuasi pemilik, sebesar Rp 218.375.000,-.

Dalam fakta persidangan terungkap sejumlah pengakuan, baik dari terdakwa Edy Prayitno, maupun saksi-saksi seperti Ariyani Wulandari (istri Edy Prayitno) dan Mohamad Toriq (sopir dan tenaga jasa). Ketiga orang ini menyebut nama Bupati Tegal H Agus Riyanto Ssos MM, sebagai pihak yang telah menyuruh dan menikmati aliran uang Jalingkos.

1. Mohamad Toriq hadir dalam persidangan pada tanggal 16 September 2009 atas permintaan pengacara terdakwa Edy Prayitno sebagai saksi yang meringankan. Dalam kesaksiannya, Torik mengaku bahwa sepengetahuannya pada tahun 2007 silam, dirinya memang pernah disuruh oleh terdakwa Edi Jayeng untuk mentransfer uang senilai Rp 230 juta ke rekening Hevana, wanita yang tinggal di Ciboleran Bandung Jawa Barat, yang kata terdakwa uang tersebut hendak dibelikan rumah.

”Saya memang diperintah oleh mas Edi, disuruh untuk mentransfer ke Hevana sebanyak dua kali. Yakni, saat di rumah terdakwa dan di rumah Dinas Bupati Tegal Agus Riyanto. Sedangkan kata mas Edi, uang yang akan ditransfer adalah perintah dari pak Bupati,” terangnya.

Namun demikian, lanjut M Torik, pihaknya tidak mau lantaran menurutnya uang yang akan ditransfer jumlahnya sangat banyak. Karenanya, pihaknya menolak perintah itu.

”Saya tidak tahu, siapa Hevana itu. Termasuk, saya sendiri memang tidak pernah disuruh langsung oleh Pak Bupati. Sebab, dua kali diperintah mentransfer hanya mas Edi saja yang menyuruh saya. Demikian pula dengan proses selanjutnya, apakah uang tersebut jadi ditransfer atau tidak saya tidak mengetahuinya. Termasuk saya sendiri tidak pernah disuruh langsung oleh pak Bupati,” jelas M Torik yang mengaku kalau dirinya itu sering menjadi sopir terdakwa Edi Jayeng maupun Bupati Tegal H Agus Riyanto.

Saksi meringankan terdakwa ini juga menambahkan, selain itu dan sepengetahuannya dirinya juga pernah disuruh oleh Pak Bupati Tegal untuk meminta sekitar 16 ribu batu bata kepada terdakwa Edi, yang bila dirupiahkan nilainya mencapai Rp 10 hingga 12 juta, untuk keperluan pembangunan rest area di Klonengan Margasari.

Sebab, saat itu dirinya dalam pembangunan rest area Klonengan Margasari, sebagai pengawas para kuli. Sedangkan permintaan dan penyerahan batu bata tersebut, saat itu juga melalui Pak Eko lurah Trayeman Slawi.

”Tak hanya itu, saya juga pernah meminta uang kepada mas Edi (terdakwa) sebesar Rp 50 juta. Sedangkan uang tersebut digunakan untuk membayar alat percetakan offset Latahzan yang berada di ruko Slawi, milik Agus Riyanto. Namun memang, saat itu yang mengelola percetakan adalah Mas Tri warga asal Purwokerto. Sedangkan memang, permintaan uang tersebut tidak secara langsung diperintah oleh Pak Bupati,” beber Mohamad Torik.

2. Sementara, Ariyani Wulandari dihadirkan sebagai saksi meringankan atas permintaan pengacara Budi Haryono. Menurut pengakuannya, baik Bupati Agus Riyanto maupun istri Bupati, Ny Marhamah, keduanya sering meminta uang kepada suaminya (Edy Prayitno).
Diakuinya, suaminya pernah menitipkan uang kepadanya dalam jumlah yang besar. Dia tak tahu jumlah nominalnya, karena tak pernah menghitung apalagi mengambil. Hanya saja, setiap pengeluaran yang bersumber dari uang itu, baik dari suami maupun yang lainnya, selalu dicatat di buku harian. Menurutnya, uang itu adalah milik Bupati Tegal, sebagaimana dikatakan suaminya.

Sesuai catatannya, sejumlah transaksi pengeluaran yang bersumber dari uang tersebut adalah sebagai berikut :
– Biaya ke Semarang Ny Marhamah Rp 10 juta pada 1 Agustus 2006
– Rumah Makan Klonengan Rp 25 juta
– Setoran mobil Inova melalui Tori (ajudan) Rp 20 juta
– Operasional Muspida Tahun 2006 Rp 5 juta
– Perjalanan Bupati dengan (alm) Widodo ke Bali pada 1 Agustus 2006 Rp 20 juta
– Tagihan dari Tatto Cell untuk Bupati melalui Sugono Rp 20 juta pada 4 Agustus 2006
– Setoran haji Rp 50 juta
– Biaya sekolah Tori Rp 5 juta pada 10 Agustus 2006
– Transfer ke rekening Ny Marhamah pada 7 Agustus 2006 Rp 20 juta
– Transfer ke rekening Ny Marhamah pada 8 Agustus 2006 Rp 75 juta
– Setor Inova lewat Tori Rp 20 juta
– Honor Grup Band Rp 1,5 juta
– Deposit Rp 10 juta
– Uang saku Tori Rp 2 juta dan 1,5 juta
– Stimulan buku Rp 20 juta
– Uang saku Ny Marhamah ke Banjarmasin Rp 10 juta
– DP tanah kepada Kades Dukuh Salam Teguh Mulyadi Rp 15 juta
– Tagihan Hotel Bahari In Rp 15 juta
– Pengembalian mesin bubut Rp 7 juta
– Angsuran Inova Rp 10 juta
– Bayar kekurangan THR Rp 10 juta
– Abasari Rp 20 juta
– Transport Dade dan Tori ke TVRI Rp 10 juta
– Member Novotel pada 11 Desember 2006 Rp 2,5 juta
– Gipsun (sopir Agus Riyanto) Rp 1 juta
– Setoran Inova lewat Tori Rp 20 juta dan Rp 10 juta
– Beli kursi rusbang untuk Klonengan Margasari Rp 30 juta lewat Bagas
– Beli rumah Hevana di Bandung Rp 237
– Tutup devisit HUT Kabupaten Tegal Tahun 2007 Rp 100 juta
– Pelunasan percetakan Rp 50 juta
– Pengembalian Ny Marhamah Rp 200 juta
– Tilik Desa Bupati Rp 75 juta
– Setor saham PT Koaka Ny Marhamah dan dirinya Rp 1,4 miliar
– Pembelian tanah di Dukuh Salam Rp 500 juta lewat Bagas

3. Pada sidang lanjutan tertanggal 17 September 2009 giliran terdakwa Edy Prayitno menyebut nama Bupati Agus Riyanto sebagai pihak yang telah memerintahkannya melakukan tindakan penyalahgunaan uang negara. Edy bahkan membuat kejutan, lantaran mencabut Berita Acara Pemeriksaan poin 13. Pengakuannya menjadi berbalik 180 derajat, ketika dia mengakui telah melakukan tindakan mark up dalam kegiatan pembebasan tanah Jalingkos di Desa Dukuh Salam, sehingga merugikan uang negara. Namun tindakan itu dilakukan menurutnya atas perintah dan jaminan Bupati Tegal. (Radar Tegal Edisi 18 September 2009).

Poin 13 dari BAP Edy Pryitno ini menjelaskan soal kwitansi bon pinjam kepada Budi Haryono. Disebutkan, terdakwa mengaku berani bon pinjam dan menggunakan uang itu untuk spekulasi pembelian tanah di Desa Dukuh Salam yang menurut perhitungannya akan dilalui rute Jalingkos. Dalam hitungannya, terdakwa bakal merauk keuntungan hingga Rp 1,5 miliar, jika tanah itu jadi dibebaskan untuk kepentingan Jalingkos. ”Namun keterangan itu saya berbohong. Karenanya, saya mencabut atas BAP tersebut,” terang Edi Prayitno.

Termasuk, dalam pengakuannya bahwa pada saat dilakukan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di penyidikan kejaksaan, Jayeng mengaku berbohong kepada jaksa yang memeriksanya lantaran saat itu ada jaminan dari Agus Riyanto. Testimoni lainnya dari Edy adalah terkait pinjaman daerah ke Bank Jateng pada Januari 2007, di mana pinjaman yang berstatus dana talangan ini dilakukan untuk kepentingan Proyek Jalingkos. Dari ajuan pinjaman sebesar Rp 5 miliar, Bank Jateng hanya bisa menyetujui sebesar Rp3,395 miliar.

`Dana talangan yang semestinya masuk ke kas daerah ini, justru dialihkan ke rekening pribadi Budi Haryono. Menurut Edy, pengalihan ke rekening pribadi tersebut adalah atas inisiatif Bupati Tegal. Dari jumlah pinjaman tersebut, sebesar Rp2,225 menurutnya digunakan untuk kepentingan pribadi Bupati .

Beberapa kesaksian inilah yang mendorong beberapa aksi demonstrasi dari kalangan yang mengatas namakan perwakilan LSM, mahasiswa hingga masyarakat, guna mendesak Kejari Slawi untuk segera menetapkan tersangka baru, mendasari testimoni yang disampaikan terdakwa.

Edy Prayitno sendiri akhirnya diputus bersalah oleh PN Slawi pada 6 November 2009, sehingga divonis 5 tahun 6 bulan, denda 200 juta dan kewajiban mengganti rugi uang negara sebesar Rp 1,49 miliar. Hasil persidangan menyatakan terdakwa terbukti telah menyalahgunakan anggaran, sehingga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 2,24 miliar. Terhadap putusan ini, Edy kemudian melakukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Semarang. Namun, hasil putusan PT tertanggal 26 Januari 2010 justru menguatkan putusan PN Slawi. Bahkan upaya kasasi yang dilakukan terdakwa pun akhirnya ditolak oleh Mahkamah Agung melalui surat nomor 3860313 tertanggal 17 Mei 2010 yang dikirmkan ke PN Slawi.

Tak cukup di situ, terpidana pun berikutnya melaporkan perihal penyalahgunaan APBD Tahun 2006 dan 2007 ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Masalah Hukum Jalingkos II
Oleh testimoni terpidana Edy Prayitno, terkait aliran korupsi Jalingkos yang diduga melibatkan banyak pejabat teras Pemkab Tegal, kasus korupsi pembebasan tanah sepanjang 17,5 km dengan lebar 11 meter ini akhirnya dilanjutkan. Kejari sendiri sempat mendalami testimoni Edy. Proses ini dikenal dengan sebutan Jalingkos jilid 2.

Namun terhitung sejak 23 November 2009, penanganan kasus ini resmi diambil alih oleh Kejati Jateng. Pengambilalihan ini diduga karena supervisi yang dilakukan KPK atas kasus yang merugikan keuangan negara hingga Rp 2,24 miliar ini (Suara Merdeka Cubernews, Edisi 23 November 2009).

Sebelumnya, atas permintaan Kejati, pihak Kejari sendiri telah melakukan pengumpulan data, termasuk memeriksa 5 orang saksi, menindaklanjuti testimoni Edy Prayitno. Kelima saksi tersebut adaalah terpidana Budi Haryono dan Edy Prayitno beserta istri, Ketua DPRD Ahmad Husen dan Sekretaris DPRD Suhadi. Tanggal 3 Desember 2009, Kejari pun menyerahkan laporan sekaligus ekspos perkara ke Kejati. (Suara Karya Online, Edisi 7 Desember 2009).

Kasus ini ditingkatkan ke penyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan terhadap perkara Jalingkos Nomor Print 01/0.3/Fd.1/01/2010 tanggal 25 Januari 2010. Kejati akhirnya turun ke Slawi untuk melakukan pemeriksaan atas saksi-saksi yang terkait. Tanggal 4 Maret, dua Jaksa Penyidik Kejati yakni Gatot Guno Sembodho SH MH dan Suganda datang ke Kantor Kejari Slawi untuk melakukan pemeriksaan terhadadap 12 orang saksi. Beberapa saksi tersebut antara lain mantan Kepala Desa Dukuh Salam, Kecamatan Slawi, Teguh Mulyadi, anak terpidana Budi Haryono, Laura, yang rekeningnya sempat dititipi aliran dana Jalingkos. Selain itu, dua pemilik tanah yang dijual untuk keperluan Jalingkos, Suwarjo dan Budi Sutrisno. (Wawasan, 5 Meret 2009)

Upaya pemeriksaan yang dilakukan penyidik Kejati ini ternyata disikapi pula oleh sejumlah LSM dengan melakukan tekanan ke Kejati, baik langsung melalui proses audiensi, maupun opini di media. Tanggal 3 Maret 2009 misalnya, 18 LSM yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Penyelamat Uang Rakyat (Gempur) mendatangi Kantor Kejati guna menanyakan kasus korupsi Jalingkos jilid 2 ini. (Radar Tegal, 12 Maret 2010).

Tekanan yang lebih kuat dan intens dilakukan oleh Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng. Awal Mei 2010 melalui rilis media, mereka mendesak Kejati untuk segera menetapkan Bupati Tegal Agus Riyanto sebagai tersangka dana pembangunan Jalingkos. Sebelumnya, lembaga ini bahkan telah beraudiensi dengan KPK dan Kejati, serta melaporkan Agus Riyanto agar ditetapkan menjadi tersangka. (Suara Merdeka, 3 Mei 2010).

Pernyataan KP2KKN yang dimuat di halaman nasional Suara Merdeka ini akhirnya berkembang menjadi opini yang dikembangkan secara running news oleh media ini. Setelah pemberitaan SM 3 Mei berjudul “Agus Riyanto Belum Tersentuh: KP2KKN Gemas dengan Kasus Jalingkos”, hari berikutnya media ini menerbitkan kembali hasil klarifikasi ke sejumlah pejabat Pemkab Tegal, dengan judul “Pejabat Pemkab Tegal Tutup Mulut”. Nama Bupati kembali menjadi judul di harian ini pada terbitan edisi 10 Mei 2010 dengan judul “Perkara Agus Riyanto: Kejati Minta Audit BPKP” yang di dalamnya memuat pula pernyataan KP2KKN.

Pada 30 Juni 2010, Kejati kembali melakukan pemeriksaan terhadap saksi. Kali ini giliran anggota DPRD Kabupaten Tegal, Sugono, yang diperiksa singkat di kantor Kejari Slawi. Pemeriksaan Sugono terkait dengan testimoni dari Ariyani yang menyebut nama ini pernah menerima uang Rp 20 juta dari Edy Prayitno untuk pembayaran tagihan utang Agus Riyanto ke Tato Selular.

“Kebetulan saya kenal sama pemilik Tato Selular, karenanya saya diminta untuk menagih utang ke Pak Agus. Selanjutnya, saya diminta bertemu dengan Pak Edy Prayitno dan diberikan uang Rp 20 juta untuk membayar utang,’’demikian kata Sugono di SM Edisi 1
Juli 2010.

Pada 8 Agustus 2010, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jateng, Salman Maryadi, di depan wartawan menyampaikan sikapnya untuk segera menetapkan tersangka baru kasus Jalingkos jilid 2, seperti dilansir Suara Merdeka CyberNews 08 Agustus 2010.

Tanggal 12 Agustus 2010, Gerakan Masyarakat Tegal Bersatu (GMTB) melalui kuasa hukumnya, Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) pun mendesak KPK untuk mengambil alih penanganan kasus Jalingkos jilid 2. Melalui juru bicaranya, Sugirman, GMTB mengaku telah mengirimkan kembali surat ke KPK.

Pada 9 September 2010, Kejati menyatakan telah menetapkan tersangka baru dalam kasus Jalingkos 2. Hanya saja, lantaran momentumnya saat itu adalah akhir Bulan Ramadhan, maka Kejati belum berani menyebut nama. Menurut Kepala Kejati, Salman Maryadi, hasil audit final BPKP menyatakan akibat perbuatan melawan hukum pelaku, ditemukan adanya kerugian keuangan negara Rp 3,995 miliar.“Kami menegaskan, kasus ini tetap lanjut. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Kejaksaan Agung, dan Mabes Polri pun memberi perhatian khusus terhadap perkara ini,” kata dia. (SM, Kamis, 09 September 2010).

Kejati pun menepati janjinya paska lebaran. Tanggal 20 September 2010, Bupati Tegal Agus Riyanto resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana pembangunan Jalan Lingkar Kota Slawi (Jalingkos) 2006-2007. Ia dituduh menjadi aktor intelektual penyimpangan hingga mengakibatkan kerugian negara Rp 3,955 miliar.

Menurut Salman, Bupati Tegal itu disangka menyalahgunakan dana yang harusnya untuk kepentingan Jalingkos dari APBD 2006 senilai Rp 1,73 miliar dan dana pinjaman Pemkab Tegal kepada Bank Jateng Cabang Slawi senilai Rp 2,225 miliar. “Dengan demikian, yang diduga dikorupsi menjadi hampir Rp 4 miliar itu tadi.”

Dia menjelaskan, dari pengajuan anggaran APBD 2006 Rp 15 miliar, yang terealisasi Rp 8 miliar. Dari dana itu, senilai Rp 1,73 miliar diduga disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.

Selanjutnya, 29 Januari 2007, Pemkab Tegal mengajukan pinjaman Rp 5 miliar kepada Bank Jateng untuk pembebasan lahan Jalingkos di Desa Kendalserut dan Desa Dukuh Salam, yang akan berakhir Juli 2007. Dari permohonan itu, pinjaman hanya terealisasi Rp 3,395 miliar.

Pinjaman itu, menurut Kajati, tidak dimasukkan ke kas daerah. Namun, atas inisiatif bupati Tegal, dimasukkan ke dalam rekening pribadi M Budi Haryono, staf Bagian Agraria Setda Kabupaten Tegal, salah seorang terpidana kasus Jalingkos. Selanjutnya, dari jumlah itu, senilai Rp 2,225 miliar diduga diselewengkan untuk kepentingan pribadi tersangka Agus.

Ia tidak menjelaskan kepentingan pribadi tersangka dimaksud. “Intinya kepentingan pribadi AR-lah,” ujar dia.

Budi Haryono sendiri sudah divonis empat tahun penjara oleh PN Slawi dalam kasus sama. Selain Budi Haryono, PN Slawi juga memvonis Kepala Bagian Agraria Setda Kabupaten Tegal, Edi Prayitno dengan hukuman lima tahun penjara.

Di pengadilan, Edi Prayitno alias Edi Jayeng juga sempat mengeluarkan testimoni bahwa dirinya hanya disuruh Bupati Agus Riyanto. Penyidik Kejati juga sudah memeriksa Edi di ruang sel tahanan Kejari Slawi pada 31 Maret 2010. Penyidik sudah mengamankan bukti-bukti berupa kuitansi aliran dana kasus korupsi Jalingkos yang diterima bupati Tegal dan Asisten I, Haron Bagas Prakosa.

Salman mengakui penetapan tersangka terhadap Agus itu memang cukup lama dan sempat membuat ragu beberapa pihak. Alasannya, dalam menyidik memang harus menemukan alat bukti yang cukup dan matang, sehingga kekuatannya tak dapat digoyahkan lagi.

Kabar penetapan Bupati Tegal H Agus Riyanto menjadi tersangka ini cepat menyebar di kalangan anggota DPRD dan pejabat pemerintah kabupaten. Informasi tersebut langsung menjadi bahan pembicaraan mereka yang sedang rehat, usai mengikuti halalbihalal bersama di Gedung Paripurna, Senin (20/9).

Agus Riyanto enggan memberikan komentar. Dia hanya memberikan penjelasan mengenai keberadaannya di Solo lewat pesan singkat SMS, “Saya ada undangan di UNS Solo, Mas”.

Diperoleh informasi, Agus ke Solo untuk memenuhi undangan Universitas Negeri Sebelas Maret. Dia diminta menjadi narasumber dalam kuliah umum di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Keterangan tersebut dibantah Humas UNS, Bachtiar.
”Hari ini (kemarin, Red) tidak ada agenda acara di luar kegiatan Pemilu Raya untuk Pemilihan Rektor,” katanya, semalam . (SM, 21 September 2010).

Surat ijin pemeriksaan dari presiden pun turun, yakni No: R-102/PRES/12/2010 tanggal 12 Desember 2010. Sebelum proses pemeriksaan dilakukan, Kejati menyita sebuah rumah milik Bupati Tegal, Agus Riyanto pada 21 Januari 2011. Rumah senilai Rp 400 juta itu diduga dibeli dengan uang hasil korupsi Proyek Jalingkos.

Rumah dua lantai seluas 300 meter persegi itu dieksekusi Tim Kejati yang dipimpin Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Setia Untung Arimuladi, Jumat (21/1) siang.

Penyitaan berdasarkan surat perintah penyidikan Kejati Jateng No SPP No Print – 01/0.3/Fd.1/01/2010 tertanggal 25 Januari 2010. Dari SPP kemudian pihaknya mendapatkan izin penyitaan dari Pengadilan Negeri (PN) Bandung No 1632/Pen.Pid/ 2010/PN.Bdg tertanggal 9 November 2010. penyitaan berlanjut pada alat-alat berat yang diduga merupakan investasi Agus Riyanto di PT Kuwaka Kajen yang bergerak di bidang pengaspalan jalan. (SM, 26 Januari 2011).
Bupati mulai menjalani pemeriksaan pada Rabu, 9 Februari 2011 di lantai 4 kantor Kejati oleh jaksa Gatot Guno Sembodo didampingi Ganda Nugraha dan Dwi Yosinta. Selesai pemeriksaan, Kejati tak menahan Bupati lantaran belum ada ijin penahanan dari presiden. Agus pun dinilai Kejati cukup kooperatif. (SM, 10 Februari 2011).
Pemeriksaan sebetulnya kembali diagendakan pada Jumat, 11 Februari 2011. Tetapi lantaran belum melengkapi berkas dokumen yang diminta penyidik, Bupati akhirnya hanya mewakilkan pada pengacaranya, Wilson Tambunan. Setelah berkas terkumpul, Senin (14/2) Bupati kembali datang ke Kejati untuk proses pemeriksaan lanjutan. Setelahnya, Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jateng Untung Arimuladi menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi dipandang cukup.
“Pemeriksaan saksi dan tersangka untuk kasus Agus telah selesai. Selanjutnya tinggal kami dalami bukti-bukti yang ada. Jika pihak tersangka akan mengajukan saksi meringankan lagi, maka bisa diperiksa penyidik. Tapi ini tadi tidak mengajukan, jadi ya selesai,” katanya. (SM CyberNews, 17 Februari 2010).
Pada 21 Maret 2011, Kejati memeriksa ajudan Bupati Tegal, Tori. Seminggu kemudian, Kejati memeriksa mantan Ketua DPRD Sleman Jarot Subiyantoro. Jarot kini sedang menjalani hukuman lima tahun penjara atas kasus korupsi buku ajar Sleman 2004, pernah menerima transfer dari Agus Riyanto sebesar Rp 65 juta untuk titipan angsuran rumah, yang uang itu diduga merupakan aliran Jalingkos. (SM 30 Maret 2011) .

Kerangka Pikir dan Analisa Masalah

Sesuai penetapan Kejati Jateng, Agus Riyanto disangka telah melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan tanah Proyek Jalingkos tahun 2006-2007, yang mengakibatkan kerugian negara hingga Rp 3,99 miliar. Sangkaan tersebut menncakup:
1. Tahun 2006, Agus Riyanto disangka telah mengkorupsi APBD dari pos pengadaan tanah di Desa Dukuh Salam untuk kepentingan proyek Jalingkos, sebesar Rp 1,73 miliar.
2. Pada tahun 2007, Pemkab mengajukan pinjaman daerah ke Bank Jateng Cabang Slawi sebesar Rp 5 miliar untuk mendukung pelaksanaan Proyek Jalingkos. Dari ajuan itu, Bank Jateng hanya merealisasikan sebesar 3,95 miliar. Agus disangka telah mengalihkan pinjaman daerah tersebut, yang semestinya ke kas daerah, tetapi justru masuk ke rekening pribadi Budi Haryono. Kedua, dari total pinjaman tersebut, sebesar Rp 2,25 miliar disangka digunakan Agus untuk kepentingan pribadi.
Angka sebesar Rp 1,73 miliar yang disangkakan kepada Agus Riyanto, adalah angka yang sama yang didakwakan ke terpidana Edy Prayitno, dan telah menjadi putusan hukum tetap terhitung sejak 6 November 2009 di PN Slawi. Karena itu, sangkaan itu menjadi hal yang menarik dalam kajian hukum positif di Indonesia. Pertama, sangkaan yang akhirnya dilimpahkan kepada Agus Riyanto adalah mendasarkan diri pada testimoni terpidana Edy Prayitno. Termasuk penetapan Agus Riyanto sebagai tersangka yang juga berangkat dari testimoni Edy, sehingga semua proses pemeriksaan dan penyidikan kasus Jalingkos jilid 2 ini adalah berdasarkan pendalaman Kejati atas testimoni terpidana. Dalam konteks ini, korupsi sebesar Rp 1,73 miliar ini menjadi bias hukum, lantaran sebelumnya telah diputus tetap oleh PN Slawi sebagai hasil pidana korupsi Edy Prayitno.
Kedua, pada wilayah substansi hukum, fenomena ini layak menjadi perhatian serius dalam praktek hukum positif di Indonesia. Pertanyaannya, apa makna kasus Jalingkos jilid 1 yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap proses hukum Jalingkos jilid 2?
Lebih dari itu, proses hukum yang kini menimpa Bupati Tegal pun menjadi janggal dalam kaitan sistem kerja kepemerintahan. Bahwa penyalahgunaan wewenang yang dilakukan terpidana Edy Prayitno dan Budi Haryono semestinya menjadi pertanyaan pula bagi semua pengelola megaproyek tersebut. Sebutlah soal mark up dalam pembebasan lahan di Dukuh Salam, sehingga merugikan uang negara hingga Rp 2,4 miliar, kenapa tuduhan pada proses hukum jalingkos 2 ini serta merta diarahkan pada Bupati.

Padahal, ada panitia pengelola yang lebih mengetahui alur dan detail pelaksanaan pembebasan lahan ini. Sebutlah Sriyanto selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah, lalu Muji Atmanto selaku Ketua Panitia Penaksir Harga Tanah dan seterusnya. Berikutnya, ada posisi yang lebih strategis, Sekretaris Daerah (Sekda) Hery Soelityawan yang berkapasitas selaku pengguna anggaran. Selazimnya, sekda lah yang lebih mengetahui jalannya sistem penganggaran, peruntukan hingga kemungkinan penyalahgunaannya. Maka ketika ada kesalahan di wilayah pelaksanaan, bukan Bupati selaku pembuat kebijakan, tetapi panitia pengadaan tanahlah yang semestinya lebih memahami alur kronologisnya.
Soal pinjaman daerah, ada dua hal yang juga layak untuk jadikan pertimbangan hukum. Pertama, soal sangkaan korupsi senilai Rp 2,25 miliar yang disangkakan atas Bupati, sebenarnya sudah terjawab saat Bank Jateng menyatakan bahwa pinjaman daerah senilai 3,95 miliar tersebut adalah telah lunas seluruhnya. Artinya, tidak ada kerugian negara dalam proses pinjaman dana talangan ini.
Sementara, terkait pengalihan pinjaman daerah ke rekening pribadi, di mana Bupatilah yang disangka telah berinisiatif, jawabannya secara faktual tentu ada di Bank Jateng. Peristiwa hukumnya jelas dan definitif, bahwa telah terjadi proses pengalihan rekening di Bank Jateng. Artinya telah terjadi penyalahgunaan wewenang, bahwa baik Edy Prayitno, Budi Haryono dan mantan Pimpinan Bank Jateng Cabang Slawi saat itu, Sudiyanto, ketiganya tidak memiliki hak untuk mengalihkan pinjaman daerah ke rekening pribadi.
Sementara Edy dan Budi telah menyalahi wewenang, Bank Jateng sendiri serta merta telah melanggar Standar Operasional Prosedur (SOP) perbankan pada umumnya. Sebab ada atau tidak adanya, apalagi memang tidak ada perintah Bupati, pengalihan pinjaman daerah ke rekening pribadi adalah sebuah pelanggaran. Apalagi, selama proses pencairan pinajaman ini, Edy dan Budi hanya membawa slip penarikan yang hanya bertanda tangan Bupati. Pada praktek transaksi perbankan pada umumnya, seorang teller baru saja tidak memiliki keberanian untuk mencairkan penarikan tunai oleh bukan pemilik rekening, tanpa disertai surat kuasa bermaterai.
Pemkab Tegal sendiri, terhitung paska penetapan tersangka Bupati oleh Kejati, telah mengambil langkah-langkah klarifikasi. Dalam hal ini, Pemkab Tegal melayangkan beberapa surat yang ditujukan kepada Bank Jateng, guna kepentingan klarifikasi, yakni:
1. Surat Nomor 900/2105 tanggal 5 Oktober 2010 perihal permohonan data
2. Surat Nomor 900/3122/2010 tanggal 12 Desember 2010 perihal permohonan klarifikasi dan audiensi pihak Bank Jateng dengan Pemda Kabupaten Tegal
Terkait dengan surat kedua ini, pihak Bank Jateng akhirnya memenuhi permohonan, yang direalisasikan dalam kegiatan audiensi antara Pemkab dengan Bank Jateng, yang menghadirkan mantan Pimpinan Cabang Bank Jateng Salwi, Sugiyanto bertempat di ruang kerja Bupati Tegal pada…… Nama yang disebut terakhir berstatus sebagai Pimpinan Cabang Bank Jateng saat proses pengajuan pinjaman hingga pencairan dana Jalingkos. Sementara dari pihak Pemkab diwakili oleh Bupati H Agus Riyanto Ssos MM, Wakil Bupati HM Hery Soelitiawan SH Mhum, Sekda, Kepala DPKAD, Kepala Inspektorat Kabupaten Tegal, dan yang lainnya.
Hasil dari audiensi ini, yang didokumentasikan dalam bentuk video compatc disc, memperlihatkan bagaimana proses peminjaman, pencairan hingga pengalihan ke rekening pribadi, dana talangan sebagaimana dimaksud di atas. Sebagaimana dijelaskan oleh saudara Sugiyanto, diperoleh kesimpulan fakta sebagai berikut:
a. Benar adanya bahwa Bupati Tegal telah mengajukan pinjaman ke Bank Jateng sebagai dana talangan untuk kepentingan pembebasan tanah proyek jalingkos senilai Rp 5 miliar. Pihak Bank kemudian mengabulkan permohonan tersebut melalui proses pendandatanganan akad yang menurut pengakuan Sugiyanto dilakukan di Rumah Dinas Bupati Tegal.
b. Pihak Bank Jateng tidak memberikan surat pemberitahuan kepada Pemkab perihal proses pencairan.
c. Atas permohonan saudara Edy Prayitno dan M Budi Haryono, pencairan pinjaman tahap pertama sebesar Rp 500 juta agar dilakukan tunai, tetapi ditolak oleh saudara Sugiyanto atas alasan demi kejelasan administrasi transaksi
d. Keputusan untuk mengalihkan dana talangan ke rekening pribadi M Budi Haryono adalah atas hasil rembug antara saudara Edy Prayitno dan M Budi Haryono dengan saudara Sugiyanto.
e. Proses penarikan dana tersebut dilakukan oleh saudara Edy Prayitno dan M Budi Haryono dengan tanpa menyertakan surat kuasa. Yang bersangkutan hanya datang dengan membawa slip penarikan (kuitansi) yang telah menerakan tanda tangan Bupati.
f. Bank Jateng tetap mencairkan pinjaman meskipun dalam pelaksanaan dana tersebut dipergunakan di luar kepentingan proyek jalingkos. Penggunaan dimaksud adalah pengadaan tanah untuk Terminal Tipe C di Desa Balamoa melalui Surat Nomor 900/1033 tanggal 23 April 2007, dan pengadaan tanah untuk Rest Area Margasari melalui surat tanpa nomor tertanggal 15 Maret 2007.

3. Surat nomor 180/0528/2011 tanggal 7 Februari 2011 perihal permohonan penjelasan secara tertulis dari Bank Jateng perihal beberapa kejanggalan di atas. Dalam surat ini, Pemkab meminta agar selambat-lambatnya jawaban itu diberikan pada tanggal 9 Februari 2011. Namun demikian, hingga saat ini jawaban tersebut belum diberikan oleh Bank Jateng.
Terhadap beberapa kejanggalan tersebut di atas, maka kami memberikan kesimpulan dan sikap sebagai berikut:
1. Bahwa saudara Sugiyanto dalam kapasitas sebagai Pimpinan Cabang Bank Jateng di Slawi telah melakukan tindakan yang tidak profesional, karena menyalahi aturan dan mekanisme atau Standar Operasional Prosedur (SOP) perbankan pada umumnya.
2. Sebagai akibat dari tindakan tersebut, maka Pemkab Tegal ikut menanggung kerugian, lantaran dana tersebut digunakan tidak pada peruntukannya.
3. Meminta kepada institusi Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah untuk menetapkan ketiga aktor tersebut di atas, yakni saudara Edy Prayitno selaku Kepala Bagian Agraria Kabupaten Tegal saat itu, saudara M Budi Haryono selaku staf di Bagian Agraria, serta saudara Sugiyanto selaku Pimpinan Cabang Bank Jateng di Slawi saat itu, menjadi tersangka dalam kasus pengalihan sekaligus penyalahgunaan dana talangan proyek jalingkos.
4. Meminta kepada Bank Indonesia untuk melakukan audit terhadap Bank Jateng terkait proses pengajuan hingga pencairan pinjaman untuk proyek Jalingkos.
Terkait ini, Agus Riyanto sendiri dalam kapasitas sebagai kepala daerah pernah menyampaikan kemungkinan untuk mengganti Bank Jateng sebagai pemegang kas daerah, karena lembaga ini dinilai telah menunjukkan ketidakprosionalannya dalam kasus pengalihan pinjaman daerah ke kas pribadi tersebut. “Apalagi, sekarang muncul banyak kasus pembobolan bank. Jangan sampai terulang kembali, terlalu banyak pihak yang menjadi repot,” ungkapnya. (Radar Tegal, 20 April 2011).
Selain itu, Bupati pun telah mengirimkan surat ke Gubernur terkait persoalan Bank Jateng ini. Bahkan Bupati melayangkan surat permintaan ke Bank Indonesia (BI) untuk melakukan audit terhadap Bank Jateng. (SM, 24 April 2011).
“Mungkin bagi kebanyakan orang, begitu membaca berita soal pengalihan pinjaman daerah ke rekening pribadi M Budi Haryono, terfokus kepada saya sebagai tersangka. Tapi bagi saya, ada hal lain yang sangat mengangetkan. Yaitu, apa benar terjadi pengalihan? Sebab Bank Jateng adalah pemegang kas daerah, masa iya seceroboh itu. Ini terlepas dari saya menyuruh atau tidak, apalagi jika tidak,” katanya. (Radar, 20 April 2011).
Pernyataan Bupati tersebut disampaikan saat rapat konsultasi dengan DPRD Kabupaten Tegal, menanggapi sorotan sejumlah fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Tegal mengenai Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2010. Dalam kesempatan tersebut, Bupati pun diminta memberikan penjelasan seputar tata kelola aset daerah, tak terkecuali soal macetnya kegiatan pembangunan Jalingkos.

Seperti diberitakan media sebelumnya, proyek Jalingkos mengalami mangkrak lantaran anggaran untuknya dikorupsi oleh saudara Edy Prayitno SH Mhum dan M Budi Haryono, sebagaimana telah diputus oleh Pengadilan Negeri Slawi. Diberitakan juga bahwa keduanya menolak untuk mengembalikan uang ganti rugi kepada negara senilai hampir Rp 3 miliar. “Saya menjadi dilematis. Penjelasan saya terkait masalah jalingkos ini, adalah murni kewajiban saya dalam kapasitas sebagai kepala daerah. Bukan sebagai tersangka yang sedang melakukan pembenaran. Tolong loh ya, ini untuk dipahami,” tandas Bupati mewanti-wanti. (Radar, 20 April 2011).

Terhitung sejak rencana pelaksanaan eksekusi harta benda dua terpidana itu dimumumkan, 20 April 2010 lalu, paska ditolaknya permohonan kasasi mereka, hingga kini belum ada realisasinya. Belum lama ini, wartawan pun menanyakan persoalan ini ke Kejari Slawi.
“Dari pihak kejaksaan pernah meminta uang tersebut, tetapi sepertinya tidak ada niatan dari saudara Edy untuk mengembalikannya. Padahal kalau sudah ada, maka uang tersebut akan dimasukan ke dalam kas negara,” kata Kasubsi Penyidikan Pidsus Kejari Slawi, Sukron. (Radar, 11 April 2011)
“Biasanya kalau kasus korupsi, jarang sekali mengembalikan. Seperti juga kasusnya Edy Prayitno ini,” Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri (Kejari) Slawi, Mohamad Ginanjar. (ibid)
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tegal, Muaris SH, pun mendesak agar Kejari Slawi segera mungkin menyita aset dua terpidana, agar proyek Jalingkos bisa dilanjutkan. “Harusnya saudara Edy segera membayarkan uang denda dan pengganti tersebut, karena masyarakat sudah banyak yang menunggu lanjutan proyek Jalingkos, yang sekarang mangkrak itu,” katanya. (ibid)


(Semacam Penjelasan Terbuka)

Rabu 18 Mei 2011, Kabupaten Tegal genap berusia 410 tahun. Sebagai bagian dari tlatah yang dibangun oleh Ki Gede Sebayu, tentu saja kita layak mensyukurinya. Bahwa bertambahnya usia ini, semoga segaris lurus dengan kualitas kematangan, sebagai jalan menuju kesejahteraan sebagaimana menjadi cita-cita para pendiri Kabupaten Tegal.

Adalah sebuah kehormatan, bahwa sebagai Kepala Daerah, Bupati Tegal, saya masih memiliki kesempatan untuk menyelenggarakan dan merayakan Hari Jadi kita. Maka izinkan saya mengucap syukur sekaligus ungkapan terima kasih yang dalam untuk seluruh masyarakat Kabupaten Tegal dari segala unsur dan golongan, yang telah bersama-sama menjaga kelestarian tlatah kita tercinta sesuai kapasitas masing-masing.

Kedua, melalui momentum ini pula, secara khusus saya ingin menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada masyarakat Kabupaten Tegal. Bahwa pada HUT Kabupaten Tegal yang ke-410 ini, saya justru memberikan kado yang bisa jadi cukup membuat malu Anda semua sebagai bagian dari komunitas Kabupaten Tegal. Sebab sejak 20 September 2010 lalu, Kejati Jawa Tengah menetapkan saya sebagai tersangka kasus jalan alternatif lingkar Kota Slawi (Jalingkos) tahun 2006-2007. Saya diduga telah menjadi aktor intelektual penyimpangan hingga mengakibatkan kerugian negara Rp 3,955 miliar.

Seperti yang diberitakan media selama ini, dasar penetapan ini didasari oleh sebuah testimoni dari dua terpidana Jalingkos, Edy Prayitno dan Budi Haryono di fakta persidangan mereka medio 2009 lalu. Atas dasar ini pula Kejati menetapkan dua sangkaan korupsi atas saya. Pertama, saya diduga telah menggunakan uang APBD Tahun 2006 Jalingkos sebesar Rp 1,73 miliar untuk kepentingan pribadi. Kedua, sebagai Bupati saya diduga telah memerintahkan Edy Prayitno dan Budi Haryono untuk mengalihkan pinjaman daerah tahun 2007 untuk kepentingan pengadaan tanah Jalingkos, yang semestinya masuk ke kas daerah menjadi ke rekening pribadi Budi Haryono. Dari pinjaman yang dicairkan Bank Jateng Cabang Slawi sebesar Rp 3,395 miliar, saya pun diduga telah menggunakan sebesar Rp 2,225 untuk kepentingan pribadi.

Maka surat terbuka ini tidaklah dimaksudkan sebagai upaya pembelaan diri atas status saya sebagai tersangka, ataupun mengintervensi proses hukum yang sedang saya jalani. Penjelasan ini adalah sebagai jawaban saya selaku Kepala Daerah guna memberikan pertanggungjawaban atas program pembangunan yang selama ini dijalankan. Saya tidak ingin meninggalkan beban masalah kepada masyarakat, karena bagaimanapun status Bupati Tegal yang melekat pada diri saya, adalah sebuah simbol daerah. Kedua, secara khusus ini pun sebagai jawaban atas permintaan DPRD Kabupaten Tegal selaku institusi wakil rakyat. Seperti juga diberitakan media, DPRD mempersoalkan perihal tata kelola aset di Kabupaten Tegal, dan terutama menyangkut mangkraknya pembangunan Proyek Jalingkos.

Kronologi Proyek Jalingkos
Proyek pembangunan jalan lingkar Kota Slawi (Jalingkos) dimulai dengan Study Visibility Bappeda Tahun 2005. Dinas Pekerjaan Umum (DPU) menindaklanjutinya dengan pembuatan Detail Engeneering Design (DED) tahun 2006. Atas dasar ini, melalui penerbitan SK, Bupati menetapkan:

1. Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah dan Tim Penilai Harga Tanah
2. Penetapan Lokasi
3. Penetapan Pengelola Kegiatan Pengadaan Tanah Jalingkos:

Pengguna Anggaran :Sekda (Hery Soelistiawan)
Pjbt Pembuat Komitmen :Kabag Keagrariaan (Edy Prayitno)
Pembantu Pemimpin Keg :Kasubag Pengadaan Tanah Bag Keagrariaan
(Budi Haryono)
Pemegang Kas Pembantu :Suparto, S.Pd

Masyarakat Penerima ganti rugi keberatan menandatangani pelepasan hak sebelum dibayarkan. Maka Edy Prayitno mengajukan ijin pengalihan pembayaran Beban Tetap (BT) menjadi Pengisian Kas (PK) ke Sekda. Lalu, Sekda membuat nota dinas ke Bupati Cq Kepala BPKAD (26 Juni 2006). Selanjutnya, BPKAD melakukan kajian u bahan pertimbangan Bupati. Dan Bupati akhirnya menyetujui (13 Juli 2006)

Atas persetujuan tersebut, selaku Kabag Keagrariaan, Edy Prayitno mengajukan anggaran u perkiraan keg pengadaan tanah Jalingkos Rp 8.050.000.000 (1 Agustus 2006). Kepala BKPAD mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) (2 Agustus 2006)

Pemegang Kas Pengelola Kegiatan Pengadaan Tanah Jalingkos Kabupaten Tegal Sdr. Cahyono, mengambil uang di Bank Jateng Cabang Slawi sebesar Rp. 8 miliar tersebut, guna kegiatan pembayaran ganti rugi tanah di wilayah timur, bulan Agustus sampai dengan bulan September 2006 untuk Desa Trayeman, Procot, Kendal Serut, Curug, Dukuh Sembung, Kagok, Penusupan, serta Desa Dukuhsalam. (2 Agustus 2006)

Oleh Cahyono, uang tersebut justru dibagikan ke:
1. Suparto Rp 1 miliar (4 Agustus 2006)
2. Edy Prayitno Rp 2 miliar (14 Agustus 2006)
3. Edy Prayitno Rp 1 miliar (13 September 2006)
4. Budi Haryono Rp 1 miliar (21 September 2006)
5. Budi Haryono Rp 1,1 miliar (Oktober 2006)
6. Edy Prayitno Rp 1,9 miliar (28 Desember 2006)

Kronologi pencairan uang ini sekaligus mementahkan kesaksian istri terpidana Edy Prayitno, Ny Ariyani Wulandari di persidangan media 2009 lalu. Dalam kesaksiannya, sebagaaimana dimuat di media cetak (Radar Tegal 17/9/2009), Ariyani mengaku bahwa uang jalingkos dipergunakan untuk kepentingan Bupati dan istri (Marhamah): 1. biaya ke Semarang Ny Marhamah Rp 10 juta (1 Agustus 2006), 2. Perjalanan Bupati dan Widodo ke Bali Rp 20 juta (1 Agustus 2006), 3. Tagihan dari Tatto Cell untuk Bupati melalui Sugono Rp 20 juta (4 Agustus 2006), 4. setoran haji Rp 50 juta, 5. Biaya sekolah Tori Rp 5 juta pada 10 Agustus 2006, 6. Transfer ke rek Ny Marhamah pada Rp 20 juta (7 Agustus 2006), 7. Transfer ke rekening Ny Marhamah pada Rp 75 juta (8 Agustus 2006).

Padahal, Edy Prayitno sendiri baru memegang uang jalingkos pada tanggal 14 Agustus (Rp 2 miliar), 13 September (Rp 1 miliar) dan 28 Desember (Rp 1, 9 miliar), semuanya di tahun 2006. Penerimaan tanggal 28 Desember bahkan sangat janggal, oleh sebab pada tanggal-tanggal tersebut sistem administrasi anggaran sudah tutup buku.

Hingga akhir tahun anggaran 2006, dana yang terserap di Sekretariat Daerah berkaitan dengan kegiatan Proyek Jalingkos adalah sebesar Rp 8 miliar. Karenanya, di Tahun Anggaran 2007 Sekretariat Daerah menerima luncuran anggaran untuk Jalingkos ini sebesar Rp 7 miliar.

Untuk menunjang pengadaan tanah Jalingkos, Pemerintah Kabupaten Tegal melakukan pinjaman daerah ke Bank Pembangunan Daerah Jateng/Bank Jateng Cabang Slawi sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah).

Kronologi Pinjaman Daerah
Bupati melayangkan surat pengajuan pinjaman ke Bank Jateng Nomor 581/0223 tanggal 29 Januari 2007. Setelah Setelah proses uji kelayakan, Bank akhirnya menyetujui melalui suratnya Nomor 0148/DK.02.01/035/2007 tanggal 7 Februari 2007.

Edy Prayitno dan Budi Haryono meminta pencairan tunai, sebagaimana terungkap dalam surat mereka berdua, tertanggal 15 Maret 2007, 23 April 2007 . Bank Jateng menolak pencairan tunai, karena transaksi akan sulit terlacak. Maka Edy dan Budi Haryono pun rembugan di Bank Jateng. Lalu, Pimpinan Bank Jateng Sugiyanto menawarkan agar pinjaman daerah tersebut masuk ke rekening Budi Haryono. Usul ini disepakati mereka bertiga

Pencairan tahap I sebesar Rp 500 juta pada 23 Februari 2007. Pencairan dilakukan hanya dengan dg dasar slip penarikan yg telah menerakan tanda tangan Bupati, namun tanpa disertai surat kuasa ataupun surat perintah Bupati.

Pencairan tahap II sebesar Rp 1,4 miliar tanggal 15 Maret 2007. Pencairan kedua ini akhirnya mengikuti pola pencairan pertama. Surat pencairan pun tanpa nomor dan tidak terregistrasi di Sekretariat

Pencairan tahap III sebesar Rp 1,5 miliar tanggal 23 April 2007. Pencairan ketiga ini pun mengikuti pola pencairan pertama. Surat ini pun tanpa nomor dan tak terregistrasi di Sekretariat.

Baik tahap kedua maupun ketiga tetap dicairkan Bank Jateng, meski peruntukannya di luar kepentingan Jalingkos, melainkan untuk pengadaan tanah di rest area Margasari dan terminal type C di Desa Balamoa Kec.Pangkah Kab.Tegal, namun pihak Bank Jateng tetap mencairkannya.
Sikap dan Langkah Pemda
Bahwa sejak ditetapkannya Bupati Tegal sebagai tersangka, Pemkab Tegal telah mengambil sejumlah sikap dan langkah-langkah guna kejelasan kasus hukum, terutama menyangkut sangkaan atas Bupati. Pertama, sangkaan mark up senilai Rp 1,73 miliar nyata-nyata telah menjadi putusan hukum tetap di PN Slawi, maupun putusan inkrah MA. Kedua, sangkaan soal korupsi senilai Rp 2,24 miliar pun menjadi gugur, oleh sebab pinjaman daerah tahun 2007 itu telah dinyatakan lunas oleh Bank Jateng.

Terkait dugaan pengalihan pinjaman daerah ke rekening pribadi, Pemkab telah melayangkan tiga surat ke Bank Jateng yang berisi permohonan klarifikasi.
1. Surat Nomor 900/2105 tanggal 5 Oktober 2010 perihal permohonan data
2. Surat Nomor 900/3122/2010 tanggal 12 Desember 2010 perihal permohonan klarifikasi dan audiensi pihak Bank Jateng dengan Pemda Kabupaten Tegal
Terkait dengan surat kedua ini, pihak Bank Jateng akhirnya memenuhi permohonan, yang direalisasikan dalam kegiatan audiensi antara Pemkab dengan Bank Jateng, yang menghadirkan mantan Pimpinan Cabang Bank Jateng Salwi, Sugiyanto bertempat di ruang kerja Bupati Tegal pada 26 Januari 2011. Nama yang disebut terakhir berstatus sebagai Pimpinan Cabang Bank Jateng Tahun 2007. Sementara dari pihak Pemkab diwakili oleh Bupati H Agus Riyanto Ssos MM, Wakil Bupati HM Hery Soelitiawan SH Mhum, Sekda, Kepala DPKAD, Kepala Inspektorat Kabupaten Tegal, dan yang lainnya.
Hasil dari audiensi ini, yang didokumentasikan dalam bentuk video compatc disc, memperlihatkan bagaimana proses peminjaman, pencairan hingga pengalihan ke rekening pribadi, dana talangan sebagaimana dimaksud di atas. Sebagaimana dijelaskan oleh saudara Sugiyanto. Dari video ini jelas sekali bahwa proses pengalihan tersebut adalah hasil rembug antara Edy Prayitno dan Budi Haryono serta Sugiyanto.
3. Atas dasar beberapa kejanggalan di atas, Pemkab kembali melayangkan surat ke Bank Jateng nomor 180/0528/2011 tanggal 7 Februari 2011 perihal permohonan penjelasan secara tertulis dari Bank Jateng. Namun demikian, hingga saat ini jawaban tersebut belum diberikan oleh Bank Jateng.
Demikian penjelasan terbuka ini saya sampaikan kepada publik. Di depan Muspida yang dihadiri Ketua Pengadilan Negeri Slawi, Kajari, Kabag Op Polres Tegal, beberapa waktu lalu, saya menyampaikan pilihan yang dilematis soal perlu tidaknya saya menyampaikan sikap saya terkait Jalingkos ini kepada publik. Satu sisi, sejauh ini saya memilih diam dan tak berreaksi dengan opini yang berkembang di media perihal proses hukum yang tengah saya jalani. Karena saya khawatir dianggap sedang melakukan pembelaan diri, ketika saya harus membuka masalah ini di ranah publik. Pada sisi lain, sikap diam ini justru membuat potensi prasangka dan kesalahpahaman kian menguat. Maka semoga penjelasan ini cukup memberikan gambaran mengenai Jalingkos. Selamat Hari Jadi ke-410, semangat hari esok lebih baik. Bangunlah jiwanya bangunlah raganya, untuk Indonesia raya.

Bupati Tegal

Poling Blog

Posted: May 7, 2011 in Intermezo